JAKARTA — KEJABAR.COM — Senin, 14 September 2026, seharusnya menjadi hari kerja biasa bagi Purbaya Yudhi Sadewa. Ia masih hadir sebagai Menteri Keuangan dalam rapat kerja gabungan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Namun, suasana rapat berubah ketika Purbaya tiba-tiba menerima telepon dan meninggalkan ruang rapat.

Tidak lama berselang, teka-teki tersebut terjawab.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya.

Pergantian itu dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Suahasil kemudian dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin sore di Istana Negara.

Telepon di Tengah Rapat

Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian paling menarik dari pergantian Menteri Keuangan kali ini.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengatakan tidak terlihat tanda-tanda bahwa Purbaya akan segera diganti ketika rapat dimulai.

Rapat yang membahas Rancangan Undang-Undang APBN 2027 dan Nota Keuangan berlangsung normal. Namun, di tengah pembahasan, Purbaya mendapat telepon dari Menteri Sekretaris Negara dan kemudian meninggalkan ruang rapat.

Purbaya tidak kembali ke ruang rapat.

Beberapa jam kemudian, kursi Menteri Keuangan telah berpindah kepada Suahasil Nazara.

Suahasil sendiri mengaku mendapatkan informasi mengenai penunjukannya pada pagi hari melalui sambungan telepon dari Istana.

“Ditelepon oleh Istana dan tadi saya menghadap Bapak Presiden.”

Suahasil mengatakan dirinya kemudian diminta bersiap untuk mengikuti pelantikan pada sore harinya.

Dengan demikian, pergantian Purbaya berlangsung sangat cepat. Bahkan ketika proses politik tersebut berlangsung, Purbaya masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan.

Setahun Purbaya: Bukan Tanpa Prestasi

Purbaya menjabat Menteri Keuangan sejak 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam waktu sekitar satu tahun, ia membawa pendekatan yang relatif berbeda. Purbaya dikenal mendorong kebijakan fiskal yang lebih agresif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kebijakan yang paling banyak dibicarakan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit.

Di sisi lain, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan capaian yang cukup positif selama periode kepemimpinannya.

Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,39 persen pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan tersebut juga ditopang konsumsi rumah tangga sebesar 5,52 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 21,8 persen.

Kinerja penerimaan negara juga sempat menunjukkan perkembangan kuat.

Hingga Januari 2026, pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun dan tumbuh 9,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak bahkan tumbuh 30,7 persen pada periode tersebut.

Memasuki April 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh sekitar 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan hingga akhir Juli, Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan perpajakan tumbuh hampir 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bagi Purbaya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu alasan untuk menyebut Indonesia mulai keluar dari pola pertumbuhan yang selama bertahun-tahun berada di sekitar angka 5 persen.

Purbaya dan Gagasan Pertumbuhan Lebih Cepat

Purbaya memang sejak awal membawa satu pesan yang kuat: ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih cepat.

Ia tidak ingin APBN hanya berfungsi sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Pada Agustus 2026, ekonomi Indonesia pada kuartal II tercatat tumbuh 5,29 persen, ditopang investasi, konsumsi rumah tangga, dan kebijakan pemerintah. APBN digunakan sebagai instrumen untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya juga menyatakan bahwa kinerja positif Kementerian Keuangan pada 2026 akan menjadi fondasi penyusunan program kerja 2027.

Ia menekankan reformasi perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja yang memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan, serta upaya menjaga defisit dan utang dalam batas aman.

Tetapi Ada Sisi Lain dari Warisan Purbaya

Prestasi tersebut tidak membuat perjalanan Purbaya tanpa kritik.

Pendekatan fiskal yang lebih agresif justru menjadi perhatian investor dan analis. Kebijakan penempatan likuiditas ke perbankan serta komunikasi kebijakan yang dinilai berbeda dari pendekatan fiskal konservatif sebelumnya memunculkan kekhawatiran mengenai disiplin fiskal dan kepastian kebijakan.

Reuters mencatat masa jabatan Purbaya juga diwarnai pelemahan rupiah, meningkatnya defisit fiskal, serta kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Fitch dan Moody's bahkan menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif pada tahun ini.

Karena itu, pencopotan Purbaya tidak bisa dibaca hanya dari satu sisi.

Ada capaian pertumbuhan dan penerimaan negara yang positif. Namun ada pula perdebatan mengenai bagaimana pertumbuhan tersebut harus dicapai tanpa mengorbankan kredibilitas dan disiplin fiskal.

Suahasil Membawa Pesan Berbeda

Setelah dilantik, Suahasil Nazara memberikan pesan yang relatif berbeda.

Ia menempatkan kesehatan dan kredibilitas APBN sebagai prioritas.

Suahasil menegaskan defisit APBN harus tetap berada di bawah batas 3 persen dari PDB. Ia juga mengatakan efisiensi anggaran bukan semata-mata memangkas belanja, tetapi memastikan setiap belanja menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pergantian tersebut kemudian dibaca sejumlah analis sebagai upaya pemerintah mengembalikan prediktabilitas kebijakan fiskal dan kepercayaan pasar.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai pergantian Menteri Keuangan turut memengaruhi pergerakan rupiah dan IHSG pada hari pengumuman tersebut.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Suahasil.

Menurutnya, pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan membuat pasar tidak mengalami policy shock besar karena memahami rekam jejak dan pemahamannya terhadap disiplin fiskal.

Dari Purbaya ke Suahasil: Bukan Sekadar Pergantian Nama

Pergantian Menteri Keuangan kali ini pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi bendahara negara.

Ada dua pendekatan yang sedang dipertemukan.

Purbaya datang dengan semangat pertumbuhan yang lebih agresif, likuiditas yang lebih longgar dan keberanian mengambil kebijakan untuk mendorong ekonomi.

Suahasil datang dengan pesan kredibilitas APBN, disiplin fiskal, kesinambungan kebijakan dan kepercayaan pasar.

Keduanya memiliki tantangan yang sama: bagaimana membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi tanpa membuat fondasi fiskal kehilangan kepercayaan.

Dan bagi masyarakat, pertanyaan paling penting bukan lagi siapa yang dicopot atau siapa yang menggantikan.

Pertanyaannya adalah:

Apakah pergantian Menteri Keuangan akan membuat ekonomi Indonesia benar-benar lebih kuat, lapangan kerja bertambah, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN semakin mampu membiayai kebutuhan rakyat?

Sebab pada akhirnya, angka pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas.

Ia harus terasa di pasar, di warung, di usaha kecil, di pabrik, di rumah tangga, dan di kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dari 27 sudut Jawa Barat, kejabar.com melihat perubahan kebijakan nasional bukan hanya dari siapa yang berada di kursi kekuasaan, tetapi dari bagaimana dampaknya dirasakan masyarakat.